Banjarnegara - Sekitar 10 ribu orang menggelar aksi menyampaikan aspirasi menolak premanisme, berita hoaks dan menangkal isu SARA di alun-alun Banjarnegara, Senin (11/02/2019). Massa tersebut terdiri atas kepala desa, perangkat desa yang tergabung dalam Forum Kepala Desa dan Perangkat Desa (FKPD), linmas dan warga dari 266 desa di kabupaten Banjarnegara.
Aksi berlangsung dengan tertib. Koordinator aksi, Heri Setyo Pranandi mengatakan aksi damai ini untuk menyuarakan aspirasi perangkat desa dalam menolak premanisme, berita hoaks dan menangkal isu SARA.
“Sebagai ujung tombak pemerintahan, kepala desa dan perangkat desa siap bersatu melawan premanisme,” katanya.
Menurutnya, akhir-akhir ini desa sering dibuat resah oleh oknum yang mengatasnamakan sebuah LSM.
Saat ini Pemerintah desa sedang giat-giatnya membangun. Namun sering ada oknum yang mengatasnamakan LSM tertentu kerap datang, meminta audiensi, data-data dan lain-lain yang merepotkan perangkat desa.
Sementara itu ketua FKPD Banjarnegara Rendra Sabita Noris, SH, M. Kn dalam orasinya menyatakan, yang diperangi adalah aksi premanismenya, bukan LSM nya.
Menurutnya, pemerintah desa terbuka untuk kritik dan pengawasan, asal sesuai prosedur dan aturan yang ada. Namun yang sering terjadi, oknum LSM tersebut ujung-ujungnya hanya bertujuan mencari-cari kesalahan, jadi sudah meresahkan.
“Yang kita perangi adalah premanismenya, bukan LSM nya. Kami perangkat desa seluruh kabupaten Banjarnegara siap bersatu untuk menghadapinya,” tegasnya.
Sementara itu bupati Banjarnegara Budhi Sarwono dalam sambutannya menegaskan mendukung sepenuhnya aksi yang digalang oleh FKPD tersebut. Ia juga telah menerbitkan edaran untuk memberikan perlindungan kepada para kades guna mengantisipasi pihak-pihak yang ingin mengusik jalannya kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
Budhi juga menjelaskan, bahwa di era Keterbukaan informasi kami sangat mendukung adanya UU KIP No. 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sejalan dengan hal itu ia memberikan seluas-luasnya pada masyarakat untuk mendapatkan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku.
“Saya mengapresiasi pada ormas atau LSM yang menemukan kejanggalan atau penyimpangan dalam pengelolaan pelayanan pemerintahan dan anggaran yang ada di Dinas pemerintah. Namun laporan itu harus disertai dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat. Silahkan melapor pada yang berwenang secara berjenjang dan sesuai mekanisme yang berlaku,” katanya.
Budhi mengaku sudah mengetahui laporan salah satu ormas yang ada di Banjarnegara kepada ombudsman RI yang melaporkan bahwa dirinya dituduh sengaja menutup permintaan informasi dan dituduh melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
“Sebagai pimpinan dan sebagai pelindung para kades sudah semestinya saya melindungi kades ataupun desa jika mengalami intimidasi atau gangguan dari luar,” tegasnya, “Saya melindungi karena kades yang bersangkutan sudah melaksanakan program dengan benar.”
Atas laporan LSM bahwa dirinya melakukan penyimpangan terhadap penggunaan dana RTLH, Budhi tegas menepisnya.
“Saya dan jajaran Pemkab sudah berkomitmen untuk memprioritaskan program RLTH ini sebaik mungkin. Bahkan secara pribadi, saya bantu program RLTH baik berupa material maupun lainnya,” ujarnya heran.
Budhi Sarwono kemudian meminta para kades untuk lebih meningkatkan kewaspadaan terutama memasuki masa Pemilu serentak 17 April 2019.
“Saya mengajak pada seluruh komponen masyarakat untuk ikut mensukseskan jalannya pemilu legeslatif dan presiden. Kepada media, saya berharap agar bisa menjadi penyalur kebenaran, penyalur fakta dan aspirasi masyarakat. Aksi kemudian bubar dengan tertib dan damai
Sumber