WILSON LALENGKE: MEDIA ONLINE MENGGEBRAK
Jakarta
Perusahaan pers mainstream bersama organisasi pers konstituen Dewan Pers baru-baru ini beraudiensi dengan pemerintah, menyampaikan keluhan mereka terkait kinerja perusahaan yang sedang megap-megap akibat bencana Virus Corona. Di bawah komandannya, Ketua DP, M. Nuh, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi I DPR RI, team pers konvensional itu bertemu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 11 April 2020.
Menurut berita yang dilansir inews.id, hadir dalam pertemuan team DP dengan Menko Airlangga via teleconference, selain Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz, juga terlihat para konstituen DP, yakni Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), Serikat Perusahaan Pers (SPS), Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI), Serikat Media Siber Indonesia, Pewarta Foto Indonesia dan Forum Pemred.
Mewakili kelompok yang diklaim sebagai ‘kalangan pekerja pers Indonesia’ itu, Ketua DP M. Nuh menyampaikan uneg-uneg perusahaan dan pekerja pers disertai permintaan agar pemerintah turun tangan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi ‘dunia pers’ saat ini. M. Nuh juga menyampaikan sejumlah usulan mengenai perlunya perlindungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan Pers Nasional di masa pandemi virus corona atau Covid-19.
Tidak tanggung-tanggung, ada sembilan poin usulan DP kepada Pemerintah RI melalui Menko Airlangga. Usulan itu mulai dari penghapusan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pers, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang, pembayaran premi BPJS, dan subsidi listrik. Bahkan, DP juga meminta pemerintah membantu biaya pengadaan kertas koran dan subsidi paket internet murah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan keprihatinannya yang amat mendalam atas kekerdilan dan kesesatan pikir para perusahaan pers, pekerja pers, dan organisasi pers bersama pembinanya, Dewan Pers, itu. “Pertama, saya menampaikan rasa prihatin kepada kawan-kawan pekerja pers bersama induk semangnya, para pengusaha pers. Juga rasa prihatin saya kepada teman-teman organisasi pers binaan Dewan Pers. Saya sangat prihatin karena pola pikir mereka yang kerdil dan sesat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini,” ujar Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Menurut tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan di negeri ini, DP dan kawan-kawannya itu semestinya menyadari bahwa dunia pers sekarang sudah mengalami loncatan perubahan yang sangat jauh, ibarat dari bumi meloncat ke langit. Wilson menjelaskan bahwa dalam kondisi rakyat yang terlunta akibat bencana Virus Corona saat ini, negara harus prioritas fokus membantu rakyat, termasuk di dalamnya para wartawan. Rakyat butuh makan untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemic Covid-19.
Nah, agar uang rakyat dapat dikelola tepat sasaran, kata Wilson, negara harus fokuskan bantuan ke rakyat, bukan perusahaan pers. “Perusahaan pers itu adalah entitas bisnis, prinsip mereka adalah hukum ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya meraih untung sebesar-besarnya. Pemerintah tidak boleh bantu mereka, apalagi dalam kondisi begini, keuangan negara menipis, kebutuhan rakyat menggunung. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu yang bantu negara,” tegas lulusan program pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu.
Lebih jauh, Wilson menyindir kelakuan Dewan Pers bersama para underbow-nya tersebut terkait independensi pers yang selama ini menjadi jargon pers nasional Indonesia. “Miris sekali, dengan terpaan bencana virus Covid-19, Anda sudah merengek-rengek menyerahkan leher independensi Anda untuk ditebas oleh pihak pemerintah. Kelompok pers apa Anda itu, jika bukan pecundang! Buang ke laut saja baju independensi pers Anda dan balik kampung cangkul kebun, lebih bermakna hidupmu,” ujar Wilson yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengkritik kinerja Dewan Pers yang masih memelihara pola pikir dunia pers kolot bin jadul.
Tidak hanya sampai di situ, Wilson juga mengatakan bahwa ia sedih ketika melihat Ketua Dewan Pers tidak cerdas dalam mengelola dunia pers di tanah air. “Tapi lebih menyedihkan lagi melihat kawan-kawan konstituen dewan pers yang memilih dia sebagai Ketua Dewan Pers. Dunia pendidikan saja amburadul saat dia jadi menteri pendidikan, lah sekarang diambil jadi komandan dunia pers Indonesia, yaa hancurlah kita semua,” jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMA Plus Provinsi Riau dan pemilik SMK Kansai Pekanbaru ini.
Sesungguhnya, tambah Wilson, perkara kesulitan yang dihadapi dunia pers saat ini dapat disiasati melalui berbagai strategi tanpa harus membebani pemerintah. Bahkan, menurut dia, dunia pers dapat membantu pemerintah, tidak hanya dalam bentuk pemberitaan dan dukungan sosial, tapi bisa dalam bentuk dana untuk mengisi kas negara.
“Pers, dalam hal ini perusahaan pers bersama pekerja pers dan berbagai pihak terkait pers, sesungguhnya bisa bantu negara ini. Bukan hanya bantu pemberitaan dan dukungan sosial-politik agar keadaan bangsa ini kondusif, stabil dan aman, tapi juga bisa bantu dana ke pemerintah. Jadi, kalau kawan-kawan itu mengemis bantuan uang ke pemerintah, itu salah besar dan memalukan,” urai Wilson yang juga menyelesaikan studi pasca sarjananya di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia dalam bidang Applied Ethics itu.
Salah satu cara mengatasi masalah keuangan perusahaan pers yang menjelang kolaps itu, saran Wilson, adalah dengan membangun atau mengalihkan sistim publikasi dari konvensional ke fully-digitalized publication. “Sederhananya, hentikan dunia cetak sekarang juga, bangun media online yang benar-benar modern, profesional, canggih, dan terpercaya serta massif. Media online itu 1000 kali lebih murah dibandingkan versi cetak yang coba dipertahankan Dewan Pers dengan mengemis kertas ke Airlangga itu. Cobalah hitung dengan baik dan jujur, jika Anda berpindah dari konvensional ke full digital atau dalam jaringan (daring), dana operasional bulanan akan berlebih, dan itu bisa kalian sumbangkan ke negara,” urai Wilson panjang lebar.
Menurut mantan dosen paruh waktu Universitas Bina Nusantara Jakarta ini, PPWI sebagai organisasi yang kecil saja bisa galang dana bagi membantu sesama warga yang kesulitan hidup akibat bencana Corona yang melanda dunia ini. “Walau kecil dana yang terkumpul melalui kegiatan Diklat Jurnalistik Corona yang sedang kita jalankan saat ini, tapi ini adalah fakta bahwa jika pers mau melakukan penggalangan dana dengan cara yang cerdas, masalah keuangan pers dapat diatasi. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan tanpa haru mengemis ke pemerintah,” cetus Wilson yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini yakin.
Pada kesempatan yang sama, Wilson juga menyentil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz yang menurutnya 11-12 (sama – red) dengan Ketua DP. “Saya heran, Meutya Hafidz itu orang pers yang duduk di lembaga terhormat DPR RI, tapi pola pikirnya masih jadul dan wawasan kurang. Saya menonton acara sidang Komisi I yang dipimpin Meutya membahas kisruh Dirut TVRI beberapa waktu lalu melalui streaming audio visual Facebook. Bagus dan genuine. Kita setiap hari bisa menonton kegiatan apa saja dari belahan dunia manapun melalui internet. Sekarang peredaran informasi jauh lebih massif di media online, serta media dan jejaring sosial dibandingkan televisi, apalagi media cetak. Artinya, dengan memanfaatkan sumber daya media publikasi yang super duper murah, kegiatan inseminasi program pemerintah dan pihak manapun bisa dilakukan dengan lancar dan nyaman. Tidak perlu minta dana inseminasi program dari pemerintah seperti yang dilakukan M. Nuh dan didukung Meutya itu,” imbuh Wilson.
Untuk itu, Wilson menyerukan kepada semua pihak agar bekerjalah dengan cerdas dalam menyikapi situasi sulit bangsa ini. Pers harus berupaya menemukan dan melakukan langkah-langkah inovatif yang solutif dalam mengembangkan dunia pers nasional yang maju, cerdas, bermanfaat, dan paling penting tetap menjaga independensi pers itu sendiri.
“Kepada Pemerintah, saya sarankan, jangan penuhi rengekan Dewan Pers dan para underbow-nya itu. Mereka tidak lebih dari rombongan wabah parasit yang menggerogoti keuangan rakyat yang sangat dibutuhkan rakyat dalam kondisi bencana corona hari-hari ini,” pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah anggota JICA Alumni Association of Indonesia (JAAI) itu. (APL/Red)
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) kembali diberikan para narasumber. Materi diklat yang disajikan dalam diklat ini adalah: Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara Praktis Membuat Berita, Editing atau Penyuntingan Artikel, dan Cara Praktis Mengunggah Berita di Media Online. (APL/Red)
RAPAT TERBATAS PANITIA MILAD / ULTAH AWPI KOTA SALATIGA
SALATIGA
Ketua Umum AWPI tengah memimpin ratas ( rapat terbatas ) bersama tim panitia milad/ultah AWP Kota Salatiga Jawa Tengah, dlm rangka persiapan acara milad/ultah AWPI yg ke 7, di Joglo *"Semar Mesem"* Salatiga minggu ( 05/04/2020 ), serta disini pula rencana akan digelar Ultah/Milad AWPI yg ke 7, smg sglnya lancar dan sukses sesuai yg direncanakan dan yg diharapkan, smg Tuhan memberkati dan merahmati serta memudahkan semua urusannya, wass wr wb
PPOB LAYANI PELANGGAN PLN
PURWOKERTO
Pada masa sekarang ini membayar listrik sudah jauh lebih mudah. PT PLN (Persero) telah melakukan inovasi layanan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai pihak.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Video di atas memperlihatkan beberapa Payment Point Online Bank (PPOB) yang merupakan suatu loket layaknya bank yang dapat melayani pelanggan PLN untuk membayar tagihan listrik setiap bulan.
Saat ini PPOB dapat dikatakan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembayaran tagihan listrik (PLN), telepon (Telkom), dan juga air minum (PDAM).
Seperti telah diketahui, PPOB memang dapat melayani pembayaran tagihan telepon dan PDAM. Pencatatan dan transaksinya dilakukan secara online,swhingga setelah melakukan pembayaran, dengan menggunakan smartphone, anda bisa segera melihat status pembayarannya. (*)
PURWOKERTO
Kegiatan penyemprotan disinfektan secara kontinu dilakukan warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air dalam upaya mencegah risiko penularan Covid-19. Di RT 3 / RW 6 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas aksi tanggap masyarakat terhadap virus dilakukan secara mandiri seminggu sekali. Video ini adalah kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan kemarin pada 12 April 2020.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Kegiatan penyemprotan yang dilakukan kemarin pada 12 April 2020 seperti tampak pada video ini adalah yang ketiga kalinya. Mari kita bersama melawan corona, tetap jaga kesehatan dan bergotong royong melawan Covid-19. Tetap bersatu dan jangan lengah, tetap waspada menjaga keamanan lingkungan juga, ya gaes.***
Jakarta
Perusahaan pers mainstream bersama organisasi pers konstituen Dewan Pers baru-baru ini beraudiensi dengan pemerintah, menyampaikan keluhan mereka terkait kinerja perusahaan yang sedang megap-megap akibat bencana Virus Corona. Di bawah komandannya, Ketua DP, M. Nuh, didampingi Menteri Komunikasi dan Informatika dan Ketua Komisi I DPR RI, team pers konvensional itu bertemu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto, pada Sabtu, 11 April 2020.
 |
| Wilson (kanan) berbagi sembako bantuan warga kepada pengemudi Ojek Online |
Mewakili kelompok yang diklaim sebagai ‘kalangan pekerja pers Indonesia’ itu, Ketua DP M. Nuh menyampaikan uneg-uneg perusahaan dan pekerja pers disertai permintaan agar pemerintah turun tangan membantu mengatasi kesulitan keuangan yang dihadapi ‘dunia pers’ saat ini. M. Nuh juga menyampaikan sejumlah usulan mengenai perlunya perlindungan dari pemerintah terhadap keberlangsungan Pers Nasional di masa pandemi virus corona atau Covid-19.
Tidak tanggung-tanggung, ada sembilan poin usulan DP kepada Pemerintah RI melalui Menko Airlangga. Usulan itu mulai dari penghapusan kewajiban pembayaran pajak perusahaan pers, penangguhan pembayaran denda-denda pajak terhutang, pembayaran premi BPJS, dan subsidi listrik. Bahkan, DP juga meminta pemerintah membantu biaya pengadaan kertas koran dan subsidi paket internet murah.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA menyatakan keprihatinannya yang amat mendalam atas kekerdilan dan kesesatan pikir para perusahaan pers, pekerja pers, dan organisasi pers bersama pembinanya, Dewan Pers, itu. “Pertama, saya menampaikan rasa prihatin kepada kawan-kawan pekerja pers bersama induk semangnya, para pengusaha pers. Juga rasa prihatin saya kepada teman-teman organisasi pers binaan Dewan Pers. Saya sangat prihatin karena pola pikir mereka yang kerdil dan sesat dalam menghadapi bencana Covid-19 ini,” ujar Wilson yang merupakan Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.
Menurut tokoh pers nasional yang getol membela wartawan dan masyarakat yang terzolimi akibat pemberitaan di negeri ini, DP dan kawan-kawannya itu semestinya menyadari bahwa dunia pers sekarang sudah mengalami loncatan perubahan yang sangat jauh, ibarat dari bumi meloncat ke langit. Wilson menjelaskan bahwa dalam kondisi rakyat yang terlunta akibat bencana Virus Corona saat ini, negara harus prioritas fokus membantu rakyat, termasuk di dalamnya para wartawan. Rakyat butuh makan untuk dapat bertahan hidup di tengah pandemic Covid-19.
Nah, agar uang rakyat dapat dikelola tepat sasaran, kata Wilson, negara harus fokuskan bantuan ke rakyat, bukan perusahaan pers. “Perusahaan pers itu adalah entitas bisnis, prinsip mereka adalah hukum ekonomi, dengan modal sekecil-kecilnya meraih untung sebesar-besarnya. Pemerintah tidak boleh bantu mereka, apalagi dalam kondisi begini, keuangan negara menipis, kebutuhan rakyat menggunung. Seharusnya perusahaan-perusahaan itu yang bantu negara,” tegas lulusan program pasca sarjana Global Ethics dari Birmingham University, Inggris, itu.
Lebih jauh, Wilson menyindir kelakuan Dewan Pers bersama para underbow-nya tersebut terkait independensi pers yang selama ini menjadi jargon pers nasional Indonesia. “Miris sekali, dengan terpaan bencana virus Covid-19, Anda sudah merengek-rengek menyerahkan leher independensi Anda untuk ditebas oleh pihak pemerintah. Kelompok pers apa Anda itu, jika bukan pecundang! Buang ke laut saja baju independensi pers Anda dan balik kampung cangkul kebun, lebih bermakna hidupmu,” ujar Wilson yang dalam beberapa tahun terakhir ini mengkritik kinerja Dewan Pers yang masih memelihara pola pikir dunia pers kolot bin jadul.
Tidak hanya sampai di situ, Wilson juga mengatakan bahwa ia sedih ketika melihat Ketua Dewan Pers tidak cerdas dalam mengelola dunia pers di tanah air. “Tapi lebih menyedihkan lagi melihat kawan-kawan konstituen dewan pers yang memilih dia sebagai Ketua Dewan Pers. Dunia pendidikan saja amburadul saat dia jadi menteri pendidikan, lah sekarang diambil jadi komandan dunia pers Indonesia, yaa hancurlah kita semua,” jelas Wilson yang merupakan salah satu pendiri SMA Plus Provinsi Riau dan pemilik SMK Kansai Pekanbaru ini.
Sesungguhnya, tambah Wilson, perkara kesulitan yang dihadapi dunia pers saat ini dapat disiasati melalui berbagai strategi tanpa harus membebani pemerintah. Bahkan, menurut dia, dunia pers dapat membantu pemerintah, tidak hanya dalam bentuk pemberitaan dan dukungan sosial, tapi bisa dalam bentuk dana untuk mengisi kas negara.
“Pers, dalam hal ini perusahaan pers bersama pekerja pers dan berbagai pihak terkait pers, sesungguhnya bisa bantu negara ini. Bukan hanya bantu pemberitaan dan dukungan sosial-politik agar keadaan bangsa ini kondusif, stabil dan aman, tapi juga bisa bantu dana ke pemerintah. Jadi, kalau kawan-kawan itu mengemis bantuan uang ke pemerintah, itu salah besar dan memalukan,” urai Wilson yang juga menyelesaikan studi pasca sarjananya di Utrecht University Belanda dan Linkoping University Swedia dalam bidang Applied Ethics itu.
Salah satu cara mengatasi masalah keuangan perusahaan pers yang menjelang kolaps itu, saran Wilson, adalah dengan membangun atau mengalihkan sistim publikasi dari konvensional ke fully-digitalized publication. “Sederhananya, hentikan dunia cetak sekarang juga, bangun media online yang benar-benar modern, profesional, canggih, dan terpercaya serta massif. Media online itu 1000 kali lebih murah dibandingkan versi cetak yang coba dipertahankan Dewan Pers dengan mengemis kertas ke Airlangga itu. Cobalah hitung dengan baik dan jujur, jika Anda berpindah dari konvensional ke full digital atau dalam jaringan (daring), dana operasional bulanan akan berlebih, dan itu bisa kalian sumbangkan ke negara,” urai Wilson panjang lebar.
Menurut mantan dosen paruh waktu Universitas Bina Nusantara Jakarta ini, PPWI sebagai organisasi yang kecil saja bisa galang dana bagi membantu sesama warga yang kesulitan hidup akibat bencana Corona yang melanda dunia ini. “Walau kecil dana yang terkumpul melalui kegiatan Diklat Jurnalistik Corona yang sedang kita jalankan saat ini, tapi ini adalah fakta bahwa jika pers mau melakukan penggalangan dana dengan cara yang cerdas, masalah keuangan pers dapat diatasi. Memang tidak mudah, tapi bisa dilakukan tanpa haru mengemis ke pemerintah,” cetus Wilson yang juga merupakan Ketua Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (Persisma) ini yakin.
Pada kesempatan yang sama, Wilson juga menyentil Ketua Komisi I DPR RI, Meutya Hafidz yang menurutnya 11-12 (sama – red) dengan Ketua DP. “Saya heran, Meutya Hafidz itu orang pers yang duduk di lembaga terhormat DPR RI, tapi pola pikirnya masih jadul dan wawasan kurang. Saya menonton acara sidang Komisi I yang dipimpin Meutya membahas kisruh Dirut TVRI beberapa waktu lalu melalui streaming audio visual Facebook. Bagus dan genuine. Kita setiap hari bisa menonton kegiatan apa saja dari belahan dunia manapun melalui internet. Sekarang peredaran informasi jauh lebih massif di media online, serta media dan jejaring sosial dibandingkan televisi, apalagi media cetak. Artinya, dengan memanfaatkan sumber daya media publikasi yang super duper murah, kegiatan inseminasi program pemerintah dan pihak manapun bisa dilakukan dengan lancar dan nyaman. Tidak perlu minta dana inseminasi program dari pemerintah seperti yang dilakukan M. Nuh dan didukung Meutya itu,” imbuh Wilson.
Untuk itu, Wilson menyerukan kepada semua pihak agar bekerjalah dengan cerdas dalam menyikapi situasi sulit bangsa ini. Pers harus berupaya menemukan dan melakukan langkah-langkah inovatif yang solutif dalam mengembangkan dunia pers nasional yang maju, cerdas, bermanfaat, dan paling penting tetap menjaga independensi pers itu sendiri.
“Kepada Pemerintah, saya sarankan, jangan penuhi rengekan Dewan Pers dan para underbow-nya itu. Mereka tidak lebih dari rombongan wabah parasit yang menggerogoti keuangan rakyat yang sangat dibutuhkan rakyat dalam kondisi bencana corona hari-hari ini,” pungkas Wilson Lalengke yang juga adalah anggota JICA Alumni Association of Indonesia (JAAI) itu. (APL/Red)
Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN-PPWI) kembali diberikan para narasumber. Materi diklat yang disajikan dalam diklat ini adalah: Dasar-dasar Bahasa Indonesia, Cara Praktis Membuat Berita, Editing atau Penyuntingan Artikel, dan Cara Praktis Mengunggah Berita di Media Online. (APL/Red)
SALATIGA
Ketua Umum AWPI tengah memimpin ratas ( rapat terbatas ) bersama tim panitia milad/ultah AWP Kota Salatiga Jawa Tengah, dlm rangka persiapan acara milad/ultah AWPI yg ke 7, di Joglo *"Semar Mesem"* Salatiga minggu ( 05/04/2020 ), serta disini pula rencana akan digelar Ultah/Milad AWPI yg ke 7, smg sglnya lancar dan sukses sesuai yg direncanakan dan yg diharapkan, smg Tuhan memberkati dan merahmati serta memudahkan semua urusannya, wass wr wb
GUBERNUR HIMBAU WARGA AGAR TIDAK MUDIK
SEMARANG
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta warga di perantauan agar tak mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Menurut dia, saat ini mulai ada perantau yang kembali ke kampung halaman. Untuk diketahui, himbauan tersebut merupakan upaya preventif mencegah penyebaran wabah Corona atau Covid-19.
Berikut ini keterangan selengkapnya dari Gubernur Jawa Tengah.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Namun, jika memang terpaksa harus kembali ke kampung halaman, Ganjar meminta mereka untuk mengisi aplikasi Siaga Mudik, yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Informasi Pendataan Pemudik di website siagamudik.pemprovjateng.go.id.
Aplikasi ini mensyaratkan calon pemudik untuk mengisi nomor induk kependudukan (NIK) dan riwayat kesehatan. Nantinya informasi calon pemudik yang direkam melalui aplikasi ini akan digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan infrastruktur di daerah. Ini dilakukan agar kedatangan para pemudik tidak memicu persebaran covid-19.
Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas, Polda Jawa Tengah, secara kontinu melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan jarak interaksi sosial (social distancing) kepada warga masyarakat.
Berikut ini adalah video kegiatan sosialisasi di lingkungan Pasar Wage Purwokerto, Rabu 8 April 2020.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Tampak petugas dengan menggunakan pengeras suara, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker, memperhatikan kebersihan, dan mencuci tangan menggunakan air mengalir. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tetap tinggal di rumah.
Kalau tidak ada keperluan penting yang mendesak, tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu datang ke kerumunan karena itu dapat menambah penyebaran virus corona. (*)
GERAKAN SERENTAK PENYEMPROTAN DISINFEKTAN OLEH TNI, BPBD, PMI, DISHUB DAN DAMKAR BANYUMAS
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
PURWOKERTO
Gerakan serentak penyemprotan disinfektan dalam rangka penanganan Covid-19 Kabupaten Banyumas digelar pada hari ini di Purwokerto (31 Maret 2020). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama secara terpadu melibatkan aparat Polri, TNI, dan juga diantaranya adalah BPBD Banyumas, PMI, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran.
Video berikut ini memperlihatkan suasana persiapan, apel pemberangkatan satgas pelaksanaan tugas penyemprotan, pelaksanaan penyemprotan oleh petugas di sekitar Tugu Pancasila, Simpang Kebondalem, Simpang Hotel Aston Purwokerto, dan Simpang Palma Purwokerto.
Gerakan serentak penyemprotan disinfektan di Banyumas ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah menerbitkan telegram yang isinya mewajibkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Surat telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 itu memerintahkan seluruh polisi melakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Telegram itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
"Memerintahkan pada Kasatker / Kasatwil dan seluruh jajaran dengan melibatkan semua Satker atau fungsi (Brimob, KMA Sabhara, KMA Lantas, KMA dan sebagainya) KMA TNI KMA instansi lainnya untuk melaksanakan gerakan serentak dan masif KMA penyemprotan disinfektan dengan menggunakan seluruh fasilitas kendaraan dinas Polri (water cannon KMA KBR) atau dapat memanfaatkan kendaraan dinas lain seperti pemadam kebakaran serta sarana pendukung lainnya," demikian bunyi telegram itu. (*)
SEMARANG
Gubernur Jawa Tengah H Ganjar Pranowo SH MIP meminta warga di perantauan agar tak mudik pada Hari Raya Idul Fitri tahun ini. Menurut dia, saat ini mulai ada perantau yang kembali ke kampung halaman. Untuk diketahui, himbauan tersebut merupakan upaya preventif mencegah penyebaran wabah Corona atau Covid-19.
Berikut ini keterangan selengkapnya dari Gubernur Jawa Tengah.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Namun, jika memang terpaksa harus kembali ke kampung halaman, Ganjar meminta mereka untuk mengisi aplikasi Siaga Mudik, yang merupakan bagian dari Sistem Manajemen Informasi Pendataan Pemudik di website siagamudik.pemprovjateng.go.id.
Aplikasi ini mensyaratkan calon pemudik untuk mengisi nomor induk kependudukan (NIK) dan riwayat kesehatan. Nantinya informasi calon pemudik yang direkam melalui aplikasi ini akan digunakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk menyiapkan infrastruktur di daerah. Ini dilakukan agar kedatangan para pemudik tidak memicu persebaran covid-19.
POLRESTA BANYUMAS SOSIALISASI SOCIAL DISTANCING
PURWOKERTOSatuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Kota Banyumas, Polda Jawa Tengah, secara kontinu melakukan sosialisasi kebijakan pembatasan jarak interaksi sosial (social distancing) kepada warga masyarakat.
Berikut ini adalah video kegiatan sosialisasi di lingkungan Pasar Wage Purwokerto, Rabu 8 April 2020.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Tampak petugas dengan menggunakan pengeras suara, mengingatkan masyarakat untuk menggunakan masker, memperhatikan kebersihan, dan mencuci tangan menggunakan air mengalir. Selain itu masyarakat juga diminta untuk tetap tinggal di rumah.
Kalau tidak ada keperluan penting yang mendesak, tidak perlu keluar rumah dan tidak perlu datang ke kerumunan karena itu dapat menambah penyebaran virus corona. (*)
GERAKAN SERENTAK PENYEMPROTAN DISINFEKTAN OLEH TNI, BPBD, PMI, DISHUB DAN DAMKAR BANYUMAS
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
PURWOKERTO
Gerakan serentak penyemprotan disinfektan dalam rangka penanganan Covid-19 Kabupaten Banyumas digelar pada hari ini di Purwokerto (31 Maret 2020). Kegiatan ini dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas bekerjasama secara terpadu melibatkan aparat Polri, TNI, dan juga diantaranya adalah BPBD Banyumas, PMI, dan juga Dinas Pemadam Kebakaran.
Video berikut ini memperlihatkan suasana persiapan, apel pemberangkatan satgas pelaksanaan tugas penyemprotan, pelaksanaan penyemprotan oleh petugas di sekitar Tugu Pancasila, Simpang Kebondalem, Simpang Hotel Aston Purwokerto, dan Simpang Palma Purwokerto.
Gerakan serentak penyemprotan disinfektan di Banyumas ini sesuai dengan instruksi Kapolri Jenderal Idham Azis yang telah menerbitkan telegram yang isinya mewajibkan seluruh jajaran kepolisian di Indonesia melakukan penyemprotan disinfektan di seluruh daerah. Hal ini merupakan salah satu upaya pencegahan penyebaran virus Corona (Covid-19).
Surat telegram bernomor ST/1008/III/KES.7/2020 itu memerintahkan seluruh polisi melakukan penyemprotan disinfektan secara massal. Telegram itu ditandatangani oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.
"Memerintahkan pada Kasatker / Kasatwil dan seluruh jajaran dengan melibatkan semua Satker atau fungsi (Brimob, KMA Sabhara, KMA Lantas, KMA dan sebagainya) KMA TNI KMA instansi lainnya untuk melaksanakan gerakan serentak dan masif KMA penyemprotan disinfektan dengan menggunakan seluruh fasilitas kendaraan dinas Polri (water cannon KMA KBR) atau dapat memanfaatkan kendaraan dinas lain seperti pemadam kebakaran serta sarana pendukung lainnya," demikian bunyi telegram itu. (*)
PPOB LAYANI PELANGGAN PLN
PURWOKERTO
Pada masa sekarang ini membayar listrik sudah jauh lebih mudah. PT PLN (Persero) telah melakukan inovasi layanan melalui jalinan kerja sama dengan berbagai pihak.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Video di atas memperlihatkan beberapa Payment Point Online Bank (PPOB) yang merupakan suatu loket layaknya bank yang dapat melayani pelanggan PLN untuk membayar tagihan listrik setiap bulan.
Saat ini PPOB dapat dikatakan efektif dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat untuk pembayaran tagihan listrik (PLN), telepon (Telkom), dan juga air minum (PDAM).
Seperti telah diketahui, PPOB memang dapat melayani pembayaran tagihan telepon dan PDAM. Pencatatan dan transaksinya dilakukan secara online,swhingga setelah melakukan pembayaran, dengan menggunakan smartphone, anda bisa segera melihat status pembayarannya. (*)
PENYEMPROTAN DISINFEKTAN MANDIRI WARGA UNTUK LAWAN PANDEMI COVID-19
Kegiatan penyemprotan disinfektan secara kontinu dilakukan warga masyarakat di berbagai pelosok tanah air dalam upaya mencegah risiko penularan Covid-19. Di RT 3 / RW 6 Kelurahan Sokanegara Kecamatan Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas aksi tanggap masyarakat terhadap virus dilakukan secara mandiri seminggu sekali. Video ini adalah kegiatan penyemprotan disinfektan yang dilakukan kemarin pada 12 April 2020.
Klik gambar di atas untuk melihat videonya
Kegiatan penyemprotan yang dilakukan kemarin pada 12 April 2020 seperti tampak pada video ini adalah yang ketiga kalinya. Mari kita bersama melawan corona, tetap jaga kesehatan dan bergotong royong melawan Covid-19. Tetap bersatu dan jangan lengah, tetap waspada menjaga keamanan lingkungan juga, ya gaes.***