Presiden Joko Widodo mengingatkan jajarannya untuk mewaspadai peningkatan kasus penularan Covid-19 di banyak negara Eropa seperti Spanyol, Prancis, dan Jerman. Sejumlah negara lainnya di Asia seperti India, Filipina, Bangladesh, Iran, Nepal, hingga Korea Selatan diketahui juga mengalami lonjakan kasus beberapa waktu belakangan ini.
JAKARTA - "Ini perlu diwaspadai sehingga kita tidak kehilangan kendali atas manajemen yang ada dalam menangani pandemi ini utamanya di daerah maupun di pusat,” ujar Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat terbatas membahas laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin, 24 Agustus 2020.
Untuk itu, Kepala Negara meminta jajarannya untuk bekerja lebih keras dalam hal penanganan pandemi ini, utamanya untuk menyeimbangkan gas dan rem antara penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi dalam takaran yang tepat.
“Saya ingin menekankan beberapa hal agar Komite, dalam hal ini Mendagri, mengingatkan kembali kepada satgas di daerah, gubernur, bupati, dan wali kota agar betul-betul serius bekerja keras dalam rangka penanganan Covid ini,” tuturnya.
Kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan disinggung oleh Presiden dalam rapat terbatas kali ini. Menurutnya, hingga nanti vaksin Covid-19 ditemukan dan dapat diberikan kepada masyarakat, kunci utama dalam mencegah penyebaran virus korona tersebut ialah dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker.
Presiden meminta agar kampanye dan promosi terkait penggunaan masker di tengah masyarakat untuk lebih digalakkan.
“Tolong ini betul-betul segera yang berkaitan dengan ajakan untuk memakai masker, membagi masker, ini betul-betul pelaksanaannya bisa dipercepat,” ucapnya.
Sementara itu, dalam hal pemulihan ekonomi yang berjalan beriringan dan seimbang dengan penanganan kesehatan, Kepala Negara juga kembali menegaskan agar pelaksanaan skema bantuan langsung ke masyarakat dapat dilakukan dengan cepat. Selain itu model bantuan lainnya juga harus terus digerakkan.
“Hari ini akan ada banpres (bantuan Presiden) produktif, kemudian (dalam waktu dekat) ada juga untuk subsidi gaji. Ini betul-betul diikuti karena ini paling banyak yang terkendala ialah urusan data dan nomor akun di bank. Saya kira ini yang agak menghambat kita sehingga kita harapkan nanti di pertengahan Agustus sampai September sudah selesai sehingga bisa mengungkit growth kita,” tuturnya.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga mengingatkan satu kunci utama lainnya untuk menjaga perekonomian nasional agar tidak melemah lebih dalam, yakni menjaga investasi agar tidak tumbuh minus di atas lima persen.
“Usahakan, kalau tidak bisa plus, jangan sampai di atas lima minusnya,” ujar Presiden.*** (red)
CEK FAKTA: HOAKS TNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN KARENA JOKOWI AKAN DIMAKZULKAN
Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan beredar di media sosial. Kabar ini disebarkan akun Facebook Skema pholitik pada 13 Agustus 2020 lalu.
Akun Facebook Skema pholitik mengunggah sebuah video berisi narasi M4KZULKAN JOKOWI KEMBALI MENGGEM4 TNI SIAP AMBIL ALOH KEKUASAAN !!. "BERITA TERBARU !! MAKZULKAN JOKOW1 KEMBALI MENGGEMATNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN..," tulis akun Facebook Skema pholitik.
Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan yang diunggah akun Facebook Skema pholitik telah 485 kali dibagikan dan mendapat 943 komentar warganet.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan. Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci "Jokowi dimakzulkan, TNI ambil alih kekuasaan".
Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari media arus utama yang mengangkat isu tersebut. Liputan6.com justru menemukan artikel yang menjelaskan mengenai Jokowi sulit dimakzulkan pada periode kedua pemerintahannya.
Adalah artikel berjudul "DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan" yang dimuat situs viva.co.id pada 2 Juni 2020.
VIVA – Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona Covid-19, terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini, dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.
Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.
Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, namun realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.
"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.
Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan, sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.
"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," ujarnya.
Kesimpulan
Klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan ternyata tidak benar. Hingga kini, Jokowi masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI.***
Sumber