Bus Trans Jateng akan beroperasi paling lambat 1 September mendatang. Rencana rute Trans Jateng yaitu Stasiun Kutoarjo - Borobudur.
KUTOARJO - “Berdasarkan hasil rapat terakhir, kepastian waktu launchingnya ditentukan bulan ini,” jelas Direktur PT Bagelen Putra Manunggal (BPM), operator bus Trans Jateng, Wahyu Muji Mulyana, Minggu (17/5).
Ia merinci, nantinya ada 14 armada bus Trans Jateng yang akan berhenti di 20 halte yang membentang sepanjang jalur Kutoarjo – Borobudur.
Halte-halte itu berada pada rute yang dilalui yakni halte Stasiun Kutoarjo, terminal sub Kutoarjo, terminal angkot utara Pasar Kutoarjo, traffic light jembatan Kali Jali, SMPN 23 Bayan, Akper Pemkab Grantung, GOR, perempatan Sucen, pertigaan Seren, Ponpes Berjan, Plaza Purworejo, Pasar Maron, Pasar Kaliboto, SMPN 19 Bener, serta Kalijambe. Berikutnya masuk wilayah Magelang yakni Pasar Margoyoso, Krasak, bundaran Salaman, Kembanglimus, dan berakhir di terminal Borobudur.
Wahyu Muji Mulyana menjelaskan, halte yang digunakan menggunakan sistem halte bawah seperti halte yang digunakan di bandara internasional, bukan halte datar seperti pada Trans Yogya.
Bus berukuran 3/4 atau medium itu mempunyai kapasitas 33 penumpang termasuk untuk penumpang berdiri dengan fasilitas kursi untuk lansia dan difabel. Nantinya bus ber-AC itu akan beroperasi mulai pukul 05.00 hingga pukul 20.00.
“Tarif yang dibandrol yakni Rp 4.000 untuk penumpang umum dan Rp 2.000 untuk pelajar, pekerja, dan veteran dengan menunjukkan kartu anggota. Adapun jarak tempuh sekitar 1,5 jam dari stasiun Kutoarjo hingga terminal Borobudur dan sebaliknya,” jelas Wahyu.
Bus akan berangkat setiap jeda waktu 20 menit pada pemberangkatan awal dan akan menyesuaikan pada jam-jam sibuk.
Wahyu mengungkapkan, kehadiran bus trans Jateng tidak serta merta akan menggusur keberadaan angkutan umum lainnya seperti mikrobus, bus medium maupun angkot / angkudes.
Menurutnya, sistem yang akan diterapkan yakni dengan menggabungkan kepemilikan yakni 1 bus Trans Jateng “ditukar” dengan 4 angkot / angkudes, 3 mikrobus, atau 2 bus medium.
Dengan demikian para pengusaha kendaraan umum diharapkan menjadi investor, termasuk para supir yang kendaraannya digabung menjadi skala prioritas menjadi supir bus trans Jateng apabila memenuhi kriteria.
Dengan adanya bus trans Jateng yang nyaman, aman, dan murah, Wahyu berharap dapat meningkatkan sektor ekonomi masyarakat Purworejo. Selain juga akan mendukung Purworejo sebagai kabupaten pendukung Otorita Borobudur.
Kita tunggu launching bus Transjateng sembari berharap pandemi covid-19 ini segera berakhir agar kita bisa refreshing dengan moda transportasi yang nyaman, aman, dan murah ini. ***
CEK FAKTA: HOAKS TNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN KARENA JOKOWI AKAN DIMAKZULKAN
Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan beredar di media sosial. Kabar ini disebarkan akun Facebook Skema pholitik pada 13 Agustus 2020 lalu.
Akun Facebook Skema pholitik mengunggah sebuah video berisi narasi M4KZULKAN JOKOWI KEMBALI MENGGEM4 TNI SIAP AMBIL ALOH KEKUASAAN !!. "BERITA TERBARU !! MAKZULKAN JOKOW1 KEMBALI MENGGEMATNI SIAP AMBIL ALIH KEKUASAAN..," tulis akun Facebook Skema pholitik.
Kabar tentang TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan yang diunggah akun Facebook Skema pholitik telah 485 kali dibagikan dan mendapat 943 komentar warganet.
Penelusuran Fakta
Cek Fakta Liputan6.com menelusuri klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan. Penelusuran dilakukan menggunakan situs pencari Google Search dengan memasukkan kata kunci "Jokowi dimakzulkan, TNI ambil alih kekuasaan".
Hasilnya, tidak ada pemberitaan dari media arus utama yang mengangkat isu tersebut. Liputan6.com justru menemukan artikel yang menjelaskan mengenai Jokowi sulit dimakzulkan pada periode kedua pemerintahannya.
Adalah artikel berjudul "DPR Dikuasai Koalisi, Jokowi Susah Dimakzulkan" yang dimuat situs viva.co.id pada 2 Juni 2020.
VIVA – Wacana pemakzulan atau pelengseran kursi Presiden RI di tengah-tengah pandemi corona Covid-19, terus mengemuka. Puncaknya ketika Fakultas Hukum UGM menggelar diskusi webinar mengenai pemakzulan ini, dan mendapat ancaman dari sejumlah pihak.
Mantan Utusan Khusus Presiden Joko Widodo untuk Dialog dan Kerjasama Antaragama dan Peradaban, Din Syamsuddin, juga sempat menjadi pembicara dalam diskusi mengenai ini. Hingga menimbulkan reaksi seperti dari Ade Armando.
Meski wacana pemakzulan ini mengemuka, namun realitas politik di DPR disebut tidak akan menemukan celah untuk melakukan itu terhadap kepemimpinan Presiden Joko Widodo saat ini.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Ujang Komarudin, bahkan mengatakan jika memang benar dilakukan, hanya sia-sia saja.
"Soal pemakzulan presiden itu sulit. Karena kita tahu, parlemen itu diisi oleh partai-partai koalisi pendukung presiden," kata Ujang kepada wartawan di Jakarta, Selasa 2 Juni 2020.
Ujang mengatakan, wacana yang berkembang belakangan ini adalah hal biasa dalam demokrasi. Seperti yang terjadi di UGM itu, menurut dia sah-sah saja dalam iklim demokrasi. Ia menyesalkan, sampai ada pelarangan hingga ancaman-ancaman fisik terhadap pemateri dan pihak panitia.
Menurut Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR) ini, ancaman ataupun pelarangan diskusi di alam demokrasi tak bisa dilarang.
"Kebebasan akademik harus dijaga. Dan tak usah takut dengan soal diskusi terkait dengan pemakzulan presiden. Karena kita ini negara demokratis," ujarnya.
Kesimpulan
Klaim bahwa TNI siap mengambil alih kekuasaan karena Presiden Jokowi akan dimakzulkan ternyata tidak benar. Hingga kini, Jokowi masih menjalankan tugasnya sebagai Presiden RI.***
Sumber