Mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/9) Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan bahwa kunci dari ekonomi agar membaik adalah kesehatan yang baik.
JAKARTA - "Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik, artinya fokus kita tetap nomor satu adalah kesehatan, penanganan Covid-19, karena memang kuncinya ada di sini,” tutur Presiden saat memberikan pengantar pada Sidang Kabinet Paripurna (SKP) mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta, Senin (7/9).
Untuk itu, Presiden perintahkan jajaran Komite Penanganan Covid dan Pemulihan Ekonomi, Menteri Kesehatan, serta TNI-Polri betul-betul agar yang berkaitan dengan urusan penanganan Covid-19 itu betul-betul menjadi fokus sehingga ekonomi akan mengikuti.
”Sekali lagi kalau penanganan Covid-19 baik, protokol kesehatan baik, ekonominya akan juga membaik,” imbuh Presiden.
Sebelumnya, Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN), Airlangga Hartarto, usai Rapat Pleno, Jumat (4/9), menyampaikan bahwa Pemerintah akan fokus pada strategi untuk mengurangi risiko kontraksi ekonomi di Q3 dan Q4 2020, terutama dengan melakukan optimalisasi atas potensi anggaran yang kemungkinan tidak terserap dengan melakukan re-alokasi ke program-program yang dapat terlaksana dan selesai tahun ini untuk pemulihan ekonomi nasional.
Airlangga menjelaskan bahwa asil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus. Dua program yang paling akhir diluncurkan, menurut Airlangga, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik.Airlangga menjelaskan bahwa asil monitoring dan evaluasi program-program PEN berjalan cukup bagus.
Dua program yang paling akhir diluncurkan, menurut Airlangga, yaitu Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang diluncurkan 24 Agustus 2020 dan Bantuan Subsidi Gaji/Upah yang diluncurkan 27 Agustus 2020 berjalan sangat baik. ***
CEK FAKTA: GEDUNG KEJAKSAAN TERBAKAR, LBP MINTA 'PEMUTIHAN' SEJUMLAH KORUPTOR? INI FAKTANYA
 |
| Tangkapan layar informasi palsu (hoaks) di media sosial |
Beredar sebuah narasi bahwa Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) meminta 'pemutihan' sejumlah koruptor pasca-terbakarnya gedung Kejaksaan Agung. Narasi ini beredar di media sosial.
Adalah akun facebook Wiji Kartini yang turut mengunggah narasi tersebut, Minggu 23 Agustus 2020. Narasi itu berupa percakapan sejumlah pejabat.
Berikut percakapan selengkapnya:
"Pejabat BIN : "Lapor pak Presiden, gedung Kejaksaan dibakar eh maksudnya terbakar !"
LBP : " Kau bereskan lah pemutihan bagi saudara² koruptor kita"
Kapolri langsung berlagak pilon,
Para pejabat pura² kaget.
Para Taipan berpesta pora di Christmas Island.
140 kasus korupsi yang dilakukan kader PDIP pun hilang,
60 kasus korupsi kelas kakap yg dilakukan Konglomerasi China pun lenyap."
Unggahan ini direspons sejumlah warganet. Terdiri dari 71 emotikon, 49 komentar dan 20 kali dibagikan.
Penelusuran:
Dari penelusuran tim Cek Fakta Medcom.id, klaim bahwa LBP meminta 'pemutihan' sejumlah koruptor pasca-terbakarnya gedung Kejaksaan Agung, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang menyatakan kebenaran klaim pada percakapan tersebut, termasuk yang berkaitan LBP.
Di sisi lain, Jaksa Agung Sanitiar (ST) Burhanuddin memastikan kebakaran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya proses penanganan perkara. Pihaknya bakal terus memproses perkara yang sedang ditangani.
Burhanuddin juga memastikan berkas perkara tak terdampak kebakaran. Sebab, seluruh berkas perkara tersimpan di gedung yang aman dari kebakaran tersebut.
Seperti diketahui, terbakarnya gedung kejaksaan memicu kekhawatiran sejumlah pihak terhadap nasib perkara yang sedang ditangani pihak kejaksaan. Lebih-lebih, sejumlah perkara tersebut sedang disorot publik.
"Berkas perkara Pidsus (pidana khusus) dan Pidum (pidana umum) aman, karena berada di gedung lain, yang terbakar adalah gedung pembinaan (SDM) dan data SDM tersimpan di server," kata Burhanuddin seperti dilansir Mediaindonesia.com, Minggu 23 Agustus 2020.
Dilansir Medcom.id, pihak kepolisian menyelidiki penyebab kebakaran. Di antaranya, polisi mengamankan sejumlah kamera pemantau atau closed circuit television (CCTV) di tempat kejadian perkara (TKP).
"Diharapkan bisa menjawab pertanyaan apa yang terjadi sebenarnya," kata Direskrimum Polda Metro Jaya Kombes Tubagus Ade Hidayat seperti dilansir Medcom.id, Minggu 23 Agustus 2020.
Kesimpulan:
Klaim bahwa LBP meminta 'pemutihan' sejumlah koruptor pasca-terbakarnya gedung utama Kejaksaan Agung, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi valid yang menyatakan kebenaran klaim pada percakapan tersebut, termasuk yang berkaitan LBP.
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.
Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.
Sumber
Referensi:
https://mediaindonesia.com/read/detail/338754-jaksa-agung-kebakaran-tak-hambat-penanganan-perkara
https://www.inews.id/news/nasional/kebakaran-gedung-kejaksaan-agung-berkas-kasus-jaksa-pinangki-aman
https://www.medcom.id/nasional/hukum/yKXABxZN-polisi-amankan-cctv-kejaksaan-agung
*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016