Pemerintahan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump menyambut kedatangan Menteri Pertahanan (Menhan) RI Prabowo Subianto ke Pentagon pada Jumat (16/10).
JAKARTA - Sumber pejabat senior pertahanan AS mengatakan pada Reuters bahwa dia sangat mendukung keputusan menyambut kedatangan Prabowo ke Pentagon untuk bertemu Menhan AS Mark Esper.
“Menhan Prabowo ditunjuk sebagai menteri pertahanan oleh presiden Indonesia yang terpilih dua kali, yang merupakan negara demokrasi terbesar ketiga di dunia,” papar pejabat pertahanan AS secara anonim pada Reuters.
“Dia adalah mitra kita, kemitraan yang sangat penting, dan penting bahwa kita berhubungan dengan dia dan memperlakukannya sebagai seorang mitra,” tutur sumber pejabat AS itu.
Prabowo akan menerima briefing resmi di wilayah Washington DC pada Kamis (15/10) saat Indonesia berminat memberi jet tempur. Rusia juga tertarik menjual jet tempurnya pada Indonesia.
AS diperkirakan memperbarui peringatan pada Indonesia agar tidak membeli persenjataan dari Rusia. Para pengamat menyatakan, pembelian jet tempur Rusia dapat memicu sanksi AS berdasarkan Undang-undang AS Melawan Musuh Amerika Melalui Sanksi (CAATSA).
Kami mengangkat risiko CAATSA pada semua percakapan kami dengan Menteri Pertahanan,” ujar pejabat AS itu.
Salah satu daftar keinginan RI adalah membeli jet tempur F-35, menurut sumber pejabat pemerintah Indonesia secara anonim pada Reuters.
“Kami tidak berharap banyak sejujurnya,” tutur pejabat Indonesia itu pada Reuters.
Kementerian Pertahanan RI menolak berkomentar terkait perjalanan Prabowo itu saat diminta keterangan oleh Reuters. ***
[CEK FAKTA] PIDATO JOKOWI SEBUT NEGARA TAK PERNAH BERHUTANG TAPI HANYA MELAKUKAN PINJAMAN LUAR NEGERI? INI FAKTANYA
Beredar foto tangkapan layar artikel berjudul "Pidato Lengkap Jokowi, Negara Kita Tidak Pernah Berhutang Hanya Melakukan Pinjaman Dari Luar Negeri". Artikel yang tayang pada 31 Maret 2020 pukul 16.27 WIB, itu seolah dimuat Kompas.com.
Adalah akun Facebook Gula Surya Zhiu Han mengunggah artikel tersebut pada Senin, 10 Agustus 2020. Pemilik akun juga menambahkan narasi pada unggahan fotonya, bertuliskan sebagai berikut:
"Haiyyaaa .. ini plecident +62 itu hoo .. ?!!
Plecident +62 ini tidak hutang lho ..
cuma pinjam pinjam lual negeli ..
#aneh_tapi_fakta_lho"
Penelusuran:
Dari hasil penelusuran, klaim bahwa Kompas.com memuat artikel berjudul "Pidato Lengkap Jokowi, Negara Kita Tidak Pernah Berhutang Hanya Melakukan Pnijaman Dari Luar Negeri" adalah salah. Faktanya, artikel tersebut telah diubah atau diedit pada bagian judul.
Pencarian pada kolom indeks Kompas.com, tidak ditemukan artikel berjudul demikian. Namun, ditemukan artikel dengan waktu terbit dan foto sampul yang identik. Artikel itu berjudul “Pidato Lengkap Jokowi, dari PSBB, Listrik Gratis, hingga Keringanan Kredit”.
Pada artikel itu memuat isi pidato Jokowi tentang pemerintah yang telah menetapkan virus korona (covid-19) sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sebab itu, Presiden Jokowi telah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat dalam rangka menangani kondisi tersebut.
Untuk mengatasi dampak pandemi covid-19, pemerintah telah memutuskan menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) di masyarakat, bukan karantina wilayah. Selain itu, pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan bagi masyarakat yang terdampak wabah, khususnya kelas ekonomi menengah ke bawah. Kebijakan yang dimaksud mulai dari penambahan jumlah penerima program kesejahteraan, meringankan pembayaran kredit, hingga menggratiskan tarif listrik.
Kesimpulan:
Klaim bahwa Kompas.com memuat artikel berjudul "Pidato Lengkap Jokowi, Negara Kita Tidak Pernah Berhutang Hanya Melakukan Pnijaman Dari Luar Negeri" adalah salah. Faktanya, artikel tersebut telah diubah atau diedit pada bagian judul.
Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik. ***
Sumber