JAKARTA – Setiap orang berhak memperoleh informasi publik sesuai dengan ketentuan undang-undang. Cita-cita tersebut dapat dilaksanakan dengan pengawalan oleh Komisi Informasi sebagai lembaga yang berfungsi menjalankan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya menetapkan petunjuk teknis standar layanan informasi publik, termasuk penyusunan Indeks Keterbukaan Informasi Publik.
“Kemenko Polhukam memiliki komitmen untuk menjalin komunikasi dan bersama-sama dengan para stakeholders dalam membangun bangsa dan Negara. UU KIP telah mendorong pelaksanaan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan negara,” kata Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi, dan Aparatur Kemenko Polhukam Rus Nurhadi pada kegiatan Pembahasan Rencana Pelaksanaan Bimtek dan Survei Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Jakarta, (26/1).
Seperti dilaporkan pada situs resmi Kemenkopolhukam dijelaskan bahwa informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia yang dijamin dan dilindungi konstitusi. Informasi juga merupakan kebutuhan pokok setiap orang untuk pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta menjadi bagian penting bagi ketahanan sosialnya.
Rus mengatakan, “Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik.”
Menurutnya, Komisi Informasi belum memiliki indeks yang secara keseluruhan memotret pelaksanaan Keterbukaan Informasi di Indonesia secara kontinuitas. “Oleh karena itu, Kemenko Polhukam menyambut baik dan mendorong agar program tersebut segera terwujud,” kata Rus.
Sementara Komisioner Komisi Informasi Pusat Romanus Ndau Lendong mengatakan Indonesia memiliki avarage yang tinggi terhadap keterbukaan informasi.
“Keterbukaan informasi publik merupakan upaya untuk mencerdaskan bangsa. Untuk menertibkan sebuah bangsa, tertibkanlah informasinya karena informasi menjadi acuan,” kata Romanus. ***
DARI GLOBALISASI KE ERA DIGITAL
TNI, POLRI DAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG BAGIKAN RIBUAN MASKER GRATIS
PENERAPAN PPKM DI MATAHARI SINGOSAREN PLAZA