Lonjakan kasus Covid-19 di sejumlah daerah, membuat banyak kalangan mendesak agar pemerintah pusat memberlakukan lockdown total, namun, kebijakan lockdown akan banyak merugikan ekonomi masyarakat ketimbang manfaatnya.
Dengan melonjaknya kasus positif Covid-19 saat ini, pemerintah pusat memberlakukan PPKM mikro.
Ini adalah kebijakan tepat dan terbaik yang harus didukung seluruh masyarakat dibandingkan lockdown.
Azmi Kordinator LAKSI mendukung keputusan pemerintah yang menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) skala Mikro untuk menghentikan laju pandemi Covid-19. Menurutnya, penerapan PPKM Mikro tepat agar sektor ekonomi mikro tetap bisa berjalan.
Azmi sangat mendukung dan memahami bahwa keputusan yang disampaikan Presiden sudah melalui kajian dan pertimbangan serta memikirkan kondisi riil masyarakat.
Menurutnya PPKM Mikro paling pas diterapkan didasarkan atas kondisi ekonomi, kondisi sosial, dan kondisi politik Indonesia. Juga berdasarkan pengalaman dari negara lain.
Ia berharap pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) mikro bisa dijalankan baik, sehingga tujuan pemerintah untuk mempersempit penyebaran covid-19 tercapai.
Di samping itu, Azmi berharap kepada aparat penegak hukum bisa dapat bersinergi dan tegas melakukan penegakan prokes, karena situasi penularan Covid-19 yang mengkhawatirkan.
Azmi meminta aparat penegak hukum tidak banyak memberikan toleransi kepada para pelaku usaha dan masyarakat agar protokol kesehatan bisa ditegakkan. Ia meminta pihak-pihak yang mewacanakan lockdown untuk tidak memaksakan pendapatnya. Mari solid mendukung pemerintah agar tidak terjadi polarisasi di masyarakat.
Sejumlah kepala daerah juga sudah menegaskan keberatan apabila wilayahnya diberlakukan lockdown.
"Oleh karena itu kami mengajak masyarakat, untuk membantu pemerintah dengan mengurangi aktivitas di luar rumah apabila tidak terlalu penting, dengan menahan diri keluar rumah, masyarakat akan membantu mengurangi penyebaran virus corona," kata Azmi.***