Jakarta, Media Realita News Com - Menko Polhukam Mahfud Md mengungkapkan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penegakan hukum sejumlah kasus yang menyita perhatian publik. Jokowi meminta penegakan hukum yang tegas harus ditunjukkan kepada masyarakat.
"Oh iya penegakan hukum tadi sama presiden nggak usah nunggu arahan baru dari presiden. Kalau penegakan hukum setegas-tegasnya terhadap Wanaartha, Indosurya, dan lain-lain, Asabri dan Garuda yang mungkin masih berlanjut dengan banding. Pak presiden meminta itu agar itu di lakukan dengan tegas dan harus kita tunjukkan kepada publik bahwa kita sungguh-sungguh memberantas itu," kata Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Mahfud menjelaskan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi tidak bisa secepat orang melakukan kejahatan. Mahfud mengatakan penegakan hukum itu memerlukan prosedur.
"Saudara nipu nulis angka 150 miliar menjadi 15 triliun itu gampang 1 menit jadi, tapi untuk menyelesaikan seperti itu, perlu dipanggil dulu saksi, mana dokumennya itu supaya bisa dipahami juga mengapa penegakan hukum agak lambat karena untuk menegakkan hukum itu perlu prosedural dan waktu," ujar Mahfud.
"Tapi penjahatnya itu melakukan itu dalam sekejap. Kalau dipanggil hari ini tidak datang, kan tidak bisa langsung ditangkap. Panggil kedua nggak datang baru diambil itu prosedur hukum. Orang jahat nggak perlu prosedur hukum sedangkan kita perlu. Makanya lambat," sambung Mahfud.
Sebelumnya, Jokowi meminta pengawasan terkait pinjaman online hingga investasi ditingkatkan. Jokowi menyoroti sejumlah kasus yang merugikan banyak orang, mulai dari kasus Jiwasraya hingga KSP Indosurya.
"Saya minta betul-betul urusan asuransi utamanya pinjaman online, investasi dilihat betul. Jangan sampai kejadian-kejadian yang sudah-sudah, Asabri, Jiwasraya, Rp 17 triliun, Rp 23 triliun. Ada lagi Indosurya, ada lagi Wanaartha, sampai hapal saya gitu kan baca. Unit link," kata Jokowi saat menyampaikan sambutan pada pertemuan Industri Jasa Keuangan di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2023).
Jokowi mengatakan banyak rakyat yang menangis akibat kasus-kasus tersebut. Dia kemudian bercerita saat dirinya mendengar keluhan warga di beberapa daerah.
"Ini harus mikro satu-satu diikuti karena rakyat, yang nangis itu rakyat. Rakyatnya itu hanya minta satu sebetulnya duit saya balik, uang saya balik," ujar Jokowi.
"Karena saya waktu ke Tanah Abang ada yang nangis-nangis, ceritanya juga kena itu, waktu di Imlek juga sama nangis-nangis itu juga, di Surabaya nangis-nangis itu juga. Hati-hati semuanya yang namanya pengawasan harus lebih diintensifkan," imbuh Jokowi.
Jokowi juga menyoroti pelaporan soal kasus-kasus di sektor jasa keuangan yang belum tuntas ditangani. Jokowi yakin OJK periode sekarang bisa merampungkan sejumlah kasus itu.
"Sering pelaporan sudah ada laporan keluhan, laporan keluhan sudah tahun 2020 sampai sekarang 2023 juga belum tuntas, gini-gini, hatu-hati yang kita bangun ini adalah trust. Kalau sudah kehilangan, itu sulit membangun, sulit membangun kembali. Saya yakin OJK yang sekarang bisa," ucap Jokowi. ***
Sumber : detiknews.com