Jakarta, mediarealitanews.com -- Pekerja Migran Indonesia yang bekerja di Luar Negeri mencapai kurang lebih 4,8 juta tenaga kerja sejak tahun 2019 sampai dengan 2023. Sayangnya dari angka itu, sebanyak 2336 PMI meninggal dunia saat bekerja di luar negeri. Untunglah, pemerintah Indonesia tidak tutup mata dan hadir langsung untuk membantu memfasilitasi para PMI yang meninggal dunia di luar negeri untuk dibawa ke Indonesia.
Melalui Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, para PMI yang meninggal dunia itu dibawah ke Indonesia dan difalisitasi oleh negara. Hal itu disampaikan Kepala BP2MI Benny Ramdhani kepada wartawan saat menerima aduan sejumlah pekerja migran di kantornya, Rabu (4/10/2023).
“Dari 2336 jenasah yang kami terima di Bandara Indonesia, 95 persennya adalah pekerja migran yang bekerja di luar negeri menggunakan jalur ilegal atau tidak terdata dan tercatat di data base kami,” ungkap Benny prihatin. Sejak Presiden Jokowi mempercayakan dirinya memimpin kantor BP2MI ini, menurut mantan aktifis yang turut menumbangkan Orde Baru ini, pihaknya telah membuat sistem yang sangat transparan dan sistematis.
“Seluruh data PMI yang legal pasti tercatat dan terdata di data center BP2MI. Silahkan cek nama dan asal PMI di website resmi BP2MI maka akan langsung telihat detail lengkap nama, tempat bekerja, nama majikannya, alamat, bahkan lokasi terkini pekerja migran bisa terlacak melalui sistem GPS. Kami melindungi PMI selama 24 jam,” ujar Benny.
Dia juga memaparkan tentang sistem penerimaan pengaduan yang hingga tahun 2023 sudah ada 105.954 aduan pekerja migran yang dilayani BP2MI meski dari angka tersebut sebagian besar bukan berasal dari jalur resmi.
BP2MI juga sudah membuat sistem pemberangkatan PMI keluar negeri melalui pelatihan dan pembekalan, serta pemantapan ideologi Pancasila. Dan pelepasan para PMI juga dilakukan oleh para pejabat. “Kami membuat seremoni pelepasan para PMI secara bermartabat. Mungkin satu-satunya di dunia PMI dilepas langsung oleh Presiden. Hanya di Indonesia Presiden Jokowi melepas PMI sebelum diberangkatkan. Selain itu ada beberapa Menteri dan Pimpinan DPR RI yang ikut melepas PMI di berbagai kesempatan,” ungkap Benny.
Yang lebih menarik lagi, BP2MI memberi pelayanan ekslusif kepada PMI yang akan berangkat atau tiba melalui Bandara Internasional dengan pintu masuk dan keluar lewat VVIP, termasuk ruang tunggu atau Lounge yang cukup mewah khusus bagi PMI. Tak Cuma itu, BP2MI memberi pelayanan khusus Klinik Kesehatan dan kerjasama dengan Rumah Sakit Polri bagi para PMI, termasuk keluarga PMI untuk berobat.
Menanggapi pelayanan dan reformasi yang dilakukan BP2MI di era Presiden Jokowi ini, salah satu eks pekerja migran yang kini aktif menjadi pendamping PMI di luar negeri, Atan dari Indramayu, mengaku sangat terbantu dengan program dan sitem yang dibangun BP2MI bagi pekerja migran. “Kami para PMI dimanusiakan oleh manusia. Kami merasakan pemerintah hadir dan bener-bener melindungi PMI yang diperlakukan tidak adil di luar negeri,” ujar Atan, yang baru kembali ke tanah air dari Hongkong dan diterima langsung KepalaBP2MI Beny Radhani di kantornya, Rabu (4/10/2023).
Senada dengan itu, aktifis PMI yang pernah bekerja di Taiwan, Tantri, turut memberi apresiasi terhadap pelayanan prima yang diberikan oleh BP2MI. “Saya orang yang paling vokal dan cenderung galak ketika menyuarakan kepentingan PMI yang mengalami kesusahan di luar negeri. Dan saat ini saya memiliki akses langsung kepada Kepala BP2MI pak Beny Ramdhani untuk menyampaikan pengaduan langsung terkait persoalan PMI secara terbuka,” pungkas Tantri usai diterima Kepala BP2MI di kantornya, Rabu (4/10/2023). ***