#Pers 𝙋𝙞𝙡𝙖𝙧 𝙐𝙩𝙖𝙢𝙖 𝙆𝙚𝙢𝙖𝙟𝙪𝙖𝙣 𝘽𝙖𝙣𝙜𝙨𝙖
𝐏𝐮𝐫𝐛𝐚𝐥𝐢𝐧𝐠𝐠𝐚, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬.𝐜𝐨𝐦 - Pemimpin Umum /Redaksi Realita News yang sekaligus menjabat sebagai Wakil Ketua Umum dari Aliansi Kajian Jurnalis Independen Indonesia (𝐀𝐊𝐉𝐈𝐈) Ardhi Solehudin mengatakan bahwa sebagai pilar demokrasi ke empat, pers memiliki peran strategis dalam memastikan pelaksanaan Pilkada tahun 2024 berlangsung kondusif, aman dan lancar.
Oleh karena itu sebutnya, seluruh bangsa Indonesia berharap insan pers terus menjadi penopang demokrasi yang sehat, kuat dan berkualitas.
Hal tersebut di disampaikan dalam Forum Koordinasi dan Konsultasi (FKK) penguatan media massa dalam Pilkada serentak di tahun 2024, yang diselenggarakan di kantor redaksi mediarealitanews.com di Purbalingga, Selasa (22/10/2024).
"Oleh karena itu, kita berharap agar pers tetap menjalankan perannya sebagai lembaga penyedia informasi yang kredibel dan bertanggung jawab," ucapnya.
Ardhi Solehudin mengungkapkan, kredibel pers berarti menghindari pernyataan yang berlebihan hanya untuk menjual lebih banyak berita.
Selanjutnya, bertanggung jawab mengatakan kebenaran, juga harus mematuhi hukum dan jujur !!! didalam mengumpulkan informasi. Tanpa kredibilitas dan tanggung jawab, media nasional akan di tinggal pembaca dan para pemirsanya, tambahnya.
"Yang selama ini peran tersebut telah mampu menjembatani suara antara masyarakat dan pemerintah. Konten-konten pemberitaan, baik yang bersifat informatif, saran masukan dan kritik merupakan salah satu sumber pengambilan keputusan oleh pemerintah," jelasnya.
Pemimpin Redaksi menambahkan, peran strategis media massa menjadi sangat penting. Sebab itu sebagai penjaga transparansi, media massa memiliki tanggung jawab besar dalam penyampaian informasi yang jelas, akhurat dan tanpa bias mengenai proses Pilkada.
Dia melanjutkan, Informasi yang faktual dan transparan adalah kunci bagi masyarakat dalam memilih.
Dalam era digital saat ini, media nasional harus mampu menyaring dan memverifikasi informasi sebelum menyajikannya kepada masyarakat atau pun publik. Media nasional merupakan garda terdepan dalam menghadapi hoax dan disinfotmasi yang menjadi ancaman serius bagi demokrasi yang sehat, lanjutnya.
Terakhir, Pemimpin Redaksi menambahkan, sebagai sosial kontrol, hendaknya media harus berani mengungkapkan jika terjadi penyimpangan atau kecurangan dalam proses Pilkada, baik itu yang dilakukan oleh calon, tim kampanye, maupun penyelenggara pemilu, dan tentunya aparatur pemerintah.
Dalam menjalankan fungsi tersebut, media harus tetap menjunjung tinggi prinsip independensi dan netralitas guna menghindari dampak negatif pada proses Pilkada.
Oleh sebab itu karena netralitas dan independensi media massa selalu menjadi bahan perdebatan tiap kali berlangsung kontestasi politik, tidak terkecuali dalam Pemilu.
"Media sebagai penghubung antara pemimpin dan rakyat. Media juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara calon kepala daerah dan masyarakat," pungkasnya. (𝐑𝐞𝐝) ***