𝐁𝐚𝐧𝐝𝐮𝐧𝐠, 𝐦𝐞𝐝𝐢𝐚𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐭𝐚𝐧𝐞𝐰𝐬 𝐜𝐨𝐦 - Ketua Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Jawa Barat, Agus Chepy Kurniadi, menyerukan kepada Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, untuk segera melakukan evaluasi besar-besaran terhadap institusi dan instansi pemerintahan yang tidak menunjang secara signifikan pembangunan nasional dan pelayanan publik.
Menurut Agus, banyak lembaga negara dan satuan kerja yang tidak lagi relevan dengan kebutuhan zaman, bahkan hanya menjadi beban anggaran tanpa kontribusi nyata. Ia menyebut pembubaran atau penggabungan lembaga-lembaga tersebut sebagai langkah penting demi efisiensi keuangan negara dan optimalisasi kinerja pemerintahan.
> “Kami menilai ada institusi yang hanya menghabiskan anggaran tetapi tidak memberikan manfaat langsung bagi rakyat. Ini saatnya Presiden Prabowo melakukan terobosan berani,” tegas Agus, di Bandung, Selasa (23/4).
Beberapa contoh lembaga yang dinilai sudah saatnya dibubarkan atau dilebur karena fungsinya tumpang tindih, di antaranya: Komisi Nasional Lanjut Usia (Komnas Lansia), Dewan Buku Nasional, Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), hingga Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Semuanya bisa dikonsolidasikan ke dalam kementerian terkait seperti Kemensos, Kemendikbudristek, atau Bappenas.
Selain itu, Agus juga menyoroti keberadaan UPTD-UPTD daerah yang minim fungsi strategis, Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) yang tidak relevan di era digital, serta kantor-kantor perwakilan pemda di Jakarta yang hanya menggerogoti APBD tanpa kejelasan manfaat.
> “Pembubaran institusi tak relevan bukan berarti anti birokrasi, tetapi bagian dari reformasi. Negara harus lincah, hemat, dan berdampak,” tambah Agus.
Agus menegaskan, seruan ini bukan bentuk perlawanan terhadap lembaga negara, namun bentuk keberpihakan terhadap rakyat yang menuntut perubahan nyata di bawah kepemimpinan nasional yang baru. (Buyung/Red)